BERITA ACARA

MUSYAWARAH ANTAR DESA

 

Berkaitan dengan pelestarian hasil-hasil kegiatan PPK dan/atau PNPM MPd, khususnya dana bergulir dan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ; serta memperhatikan Surat Nomor 817/MENKOKESRA/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perihal Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelolaan DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu : 1) Koperasi, 2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), 3) Perseroan Terbatas.