Musbes UPK Propinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM -MPd ) yang merupakan keberlanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ) telah membawa keberhasilan baik dalam pembangunan sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan kegitan perguliran. Aset-aset tersebut perlu dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri  dan dilakukan secara mandiri. 

Untuk melestrikan asset yang telah dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan kegitan infrastruktur terlebih lagi kegiatan ekonomi yang berupa Simpan Pinjam Kelompopk Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perlu pengawasan dan pengendalian secara bersama baik oleh kelembagaan maupun dari peran aktif dari semua masyarakat termasuk juga pemerintah daerah.

Pemerintah Pusat mengeluarkan pernyataan dan surat resmi memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pelestarian kegiatan SPP, dengan UPK sebagai subyek nya. Pemerintah Pusat bisa saja memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengakuisisi dan menjadikan UPK sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan badan hukum PT, dan pembagian kepemilikan saham untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, akan menambah alokasi Pendapatan Asli Daerah dan Desa. Sedangkan UPK diubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dengan cara kerja seperti sekarang. Yakni tidak mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, memberikan pinjaman kepada masyarakat secara kelompok dengan sasaran RTM. Kelebihan dan kekurangan dana yang ada bisa diambilkan dari UPK-UPK yang berada di kecamatan lain, atau UPK bisa meminjam kepada lembaga keuangan lain dengan bunga dan persyaratan yang ringan.

Hakekat pemberdayaan di PNPM Mandiri Perdesaan adalah kemandirian masyarakat menggunakan aset dan akses yang dimiliki untuk mengatasi problem kemiskinan di lingkungannya. Angka kemiskinan yang mencapai 78,9 juta orang pasca krisis ekonomi tahun 1998, karena belum meratanya pembangunan utamanya di perdesaan sehingga berakibat terbatasnya akses terhadap layanan dasar termasuk bidang permodalan bagi orang miskin

Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) menetapkan tujuan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut intervensi yang dilakukan program adalah dengan memberikan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), penerapan sistem dan mekanisme program serta penyediaan bantuan pendampingan bagi masyarakat.

Salah satu tujuan pemberdayaan adalah agar posisi tawar masyarakat bertambah dan mengupayakan potensi masyarakat berkembang. Dengan demikian maka pada hakekatnya UPK sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pemberdayaan, maka salah satu tugasnya adalah memberikan berbagai input yang memungkinkan potensi orang miskin tersebut berkembang sehingga berdampak pada posisi tawar masyarakat  miskin pada berbagai bagian.

Untuk itu semakin menguatkan bahwa UPK seharusnya mampu berperan dalam memotong rantai distribusi produk, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam berusaha kepada kelompok sasarannya, inilah sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat miskin, bukan hanya sekedar memberikan pinjaman kepadanya. Dan UPK seharusnya mampu berperan sebagai lembaga pendamping dengan memberikan pendampingan berupa Software ( Perangkat Lunak : Pelatihan-Pelatihan, Magang, Bimbingan Usaha dan Berorganisasi dan lain sebagainya). Sekaligus memberikan pendampingan berupa hardware (perangkat keras : yaitu pelayanan pinjaman). Keduanya merupakan dua sisi mata uang sekaligus yang seharusnya dilakukan oleh UPK.

Harapan Forkom UPK Jawa Tengah

Sebagaimana hasil Musbes sebelumnya dengan terbentuknya Kepengurusan FORKOM UPK Jawa Tengah  diharapkan akan dapat digunakan untuk menjadi wahana dan wadah komunikasi antar dan intra pengurus dengan pihak ketiga sekaligus guna memperjelas eksistensii dan pengembangan kelembagaan UPK yang selama ini kita harapkan. Bahwa komitmen serta konsekuensi kita bersama adalah sebagai kunci keberhasilan untuk menjalankan Rencana Program Kerja FORKOM UPK Jawa Tengah yang sudah menjadi kesepakatan di Musbes tahun 2011.  Dengan kita menanamkan Prinsip Satu Hati, Satu Rasa dan Satu Cinta terhadap UPK maka akan terwujud pula harapan kita untuk menumbuh kembangkan UPK ke depan.

Harapannya tentunya  akan lebih baik dengan mengevaluasi dan belajar dari MUSBES yang lalu dan juga berharap kondisi secara keseluruhan UPK di Jawa Tengah ini lebih maju dan berkembang, dimana keberadaan FORKOM UPK ke depan akan semakin eksis. Sehinnga  penyelenggaraan Rapat Konsolidasi yang lalu dijadikan sebagai salah satu dasar Penyelenggaraan Rapat Konsolidasi saat ini agar adanya  kesinambungan