Tentang UPK

SEMARANG (17/10/2015) – Bagi sebagian orang mungkin akan awam ketika mendengar kata UPK (Unit Pengelola Kegiatan). UPK lahir pertama kali sebagai ujung tombak program yang awalnya bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang kemudian di adopsi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM-Md). Keberadaan UPK yang pada awalnya di seting hanya dalam melakukan Fungsi administrasi dan fungsi pelestarian sarana prasarana, fasilitas kualitas hidup yang di bangun dan pengelolaan dana ekonomi produktif PNPM-Md yang di gulirkan kepada Masyaraakat. Dalam perkembangannya UPK mampu berkembang menjadi lembaga keuangan Mikro dan membangun kantong-kantong pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Berbagai kalangan menganggap bahwa UPK yang berbasis di kecamatan telah mampu melakukan penguatan kelembagaan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya, tercapainya pembangunan yang lebih optimal. Di jawa tengah sendiri telah berdiri upk sebanyak 462 UPK yang tersebar di wilayah kecamatan dari 29 kabupaten provinsi jawa tengah. Total asset saat ini telah di miliki masyarakat dan dikelola melalui UPK di setiap kecamatan. Salah satu kekuatan atau keunggulan UPk adalah Menggunakan pendekatan kelompok tanpa Agunan, Sistem yang mengedepankan pendekatan pada masyarakat Miskin ,  perempuan adalah ciri khas yang di kembangkan oleh UPK dan menonjolkan nilai-nilai transparansidan akuntabilitas, Dengan potensi dan berbagai keunggulan di atas di harapkan kedepannya UPK mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam program penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.